21 Februari 2006

KEPULAUAN SERIBU TERCEMAR LAGI, PEMERINTAH TIDAK PEDULI LAGI


Tanggal : 21 Februari 2006
Sumber : http://www.jatam.org/content/view/60/38/


Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu lagi-lagi tercemar tumpahan minyak (19/02). Kasus ini menjadi bukti terbaru rendahnya kemauan juga kemampuan Menteri Lingkungan Hidup serta jajaran Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan lingkungan dan untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Padahal dua institusi publik ini adalah pintu terakhir penegakan hukum lingkungan di negeri ini. Ironisnya banyak kasus kejahatan lingkungan yang justru masuk "peti es" dan tidak tersentuh lagi.


Berkali-kali perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang terletak di ibukota Negara Indonesia, Jakarta, tercemar. Setidaknya dalam empat tahun terkakhir. Tercatat telah 7 (tujuh) kali terjadi kasus pencemaran tumpahan minyak di wilayah yang sama. Pada kasus pencemaran bulan Desember 2003, Penyidik Pengawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) telah memproses berkas perkara bahkan telah menetapkan tersangka pelaku pencemaran. Namun entah mengapa berkas tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan dan diproses secara hukum.

"Membiarkan kasus pencemaran tumpahan minyak di Taman Nasional laut satu-satunya di ibu kota negara ini sunguh sangat memalukan. Menteri Lingkungan Hidup dan pejabat terkait lebih baik mundur dari jabatannya jika kasus ini tak mampu diurus dengan baik". Demikian dikatakan Andrie S Wijaya, Pengkampanye Energi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

"Pengamatan JATAM sejak Oktober 2004, menunjukkan KLH, Departemen ESDM dan jajaran instansi pemerintah terkait tidak mampu menjalankan tugasnya dalam mencegah dan mengatasi daya rusak dan dampak ekstraksi industri migas. Apalagi memotori proses penegakan hukum atas kejahatan lingkungan, sepertinya jauh dari harapan. Penanganan buruk terjadi pada kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti pencemaran tumpahan minyak, kebocoran atau ledakan pipa minyak dan gas. Ironisnya, sebagian besar kasus-kasus tersebut terjadi terus menerus dilokasi yang sama. Pencemaran minyak terjadi berulang 7 (tujuh) kali dikepulauan seribu, berulang 3 (tiga) kali di Balongan, Jabar. Sementara Kebocoran dan Ledakan Pipa Minyak terjadi berulang 2 (dua) kali di Sumatera Selatan, 1 (satu) kali di Pantai Balikpapan, perairan Pantai Cilacap, juga Nangroe Aceh Darussalam serta lokasi lainnya.

Koordinator Nasional JATAM Siti Maimunah menyatakan, "Lebih lima dasawarsa minyak dan gas di eskploitasi di negeri ini. Bahkan hasilnya terbukti mampu membiayai rejim orde baru hingga rejim-rejim pemerintahan berikutnya. Ironisnya, penanganan kejahatan lingkungan yang diakibatkan industri migas jalan ditempat. Bukti bahwa pengurus negara lebih peduli terhadap tetesan devisa dibanding kualitas lingkungan yang terus menurun dari waktu-kewaktu"

JATAM menuntut pemerintah segera melakukan pembersihan dan pencegahan meluasnya dampak tumpahan minyak di kepulauan seribu, segera mengusut tuntas pelaku pencemaran dan segera mengadili kasus pencemaran yang sama pada bulan Desember 2003.

12 Februari 2006

Ratusan Ribu Ha Kebun Kalapa Inhil Terancam Intrusi Air Laut

Tanggal : 12 Pebruari 2006
Sumber : http://pop.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=4920

TEMBILAHAN (Riau Online): Masyarakat petani dan pemilik kebun kelapa di Indragiri Hilir, saat ini cukup resah. Pasalnya, ratusan ribu hektar kebun kelapa masyarakat di daerah seribu parit itu terancam terendam intrusi air laut.

Hal ini juga diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hilir, Ir H Syafrinal Heddy MM. Seperti diungkapkan Syafrinal, masyarakat sangat mendambakan pembangunan tanggul-tanggul untuk menghambat masuknya air laut ke perkebunan masyarakat.

��Dengan adanya tanggul-tanggul penahan diharapkan dapat mencegah dan mengenyahkan kerusakan akibat intrusi air itu,��ujarnya. Menurut Suafrinal, masalah ini sudah menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Indragiri hilir.

��Sebagaimana yang sudah menjadi program kita, upaya pembinaan dan penyelamatan terhadap perkebunan masyarakat tetap menjadi perhatian. Sebagai komoditi unggulan, kelapa dalam memiliki kedudukan yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat petani kita. Untuk itulah program-program yang nyata terhadap perkebunan kelapa terus dirancang serta diterapkan sehingga ketika pada masanya semua program itu kita harapkan mampu menyelamatkan kehidupan dari masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut� papar Kadishutbun itu.

Disamping itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil juga mengharapkan kepada pihak yang peduli terhadap nasib warga Inhil untuk bersama-sama dengan Dinas itu dalam merumuskan dan mencarikan sebuah solusi supaya setiap permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh perkebunan Kabupaten Inhil dapat diatasi.

Demikian juga dalam upaya mengatasi ribuan hektar kebun masyarakat yang sedang diintrusi air laut juga membutuhkan partisipasi semua pihak dalam penanganannya supaya berhasil dengan baik dan pada akhirnya akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten ini.