Ratusan Ribu Ha Kebun Kalapa Inhil Terancam Intrusi Air Laut

Tanggal : 12 Pebruari 2006
Sumber : http://pop.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=4920

TEMBILAHAN (Riau Online): Masyarakat petani dan pemilik kebun kelapa di Indragiri Hilir, saat ini cukup resah. Pasalnya, ratusan ribu hektar kebun kelapa masyarakat di daerah seribu parit itu terancam terendam intrusi air laut.

Hal ini juga diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hilir, Ir H Syafrinal Heddy MM. Seperti diungkapkan Syafrinal, masyarakat sangat mendambakan pembangunan tanggul-tanggul untuk menghambat masuknya air laut ke perkebunan masyarakat.

��Dengan adanya tanggul-tanggul penahan diharapkan dapat mencegah dan mengenyahkan kerusakan akibat intrusi air itu,��ujarnya. Menurut Suafrinal, masalah ini sudah menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Indragiri hilir.

��Sebagaimana yang sudah menjadi program kita, upaya pembinaan dan penyelamatan terhadap perkebunan masyarakat tetap menjadi perhatian. Sebagai komoditi unggulan, kelapa dalam memiliki kedudukan yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat petani kita. Untuk itulah program-program yang nyata terhadap perkebunan kelapa terus dirancang serta diterapkan sehingga ketika pada masanya semua program itu kita harapkan mampu menyelamatkan kehidupan dari masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut� papar Kadishutbun itu.

Disamping itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhil juga mengharapkan kepada pihak yang peduli terhadap nasib warga Inhil untuk bersama-sama dengan Dinas itu dalam merumuskan dan mencarikan sebuah solusi supaya setiap permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh perkebunan Kabupaten Inhil dapat diatasi.

Demikian juga dalam upaya mengatasi ribuan hektar kebun masyarakat yang sedang diintrusi air laut juga membutuhkan partisipasi semua pihak dalam penanganannya supaya berhasil dengan baik dan pada akhirnya akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten ini.

50 Persen Pesisir Kaltim Rusak Parah

Tanggal : 29 Nopember 2005
Sumber : http://www.samarinda.go.id/node/4547

SAMARINDA - Diperkirakan dari sekitar 1.185 kilometer wilayah pesisir dan laut Kaltim, sebesar 50 persen mengalami kerusakan. Kerusakan wilayah pesisir ini tidak hanya di satu tempat, tapi bersifat sporadis. Sehingga jika dilihat dari udara, ada beberapa titik kerusakan.

"Kalau kita lihat di sepanjang Sungai Pantuan, Samarinda, dan wilayah Tarakan Seberang, posisi mangrove dan hutan nipah tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan tersebut," kata Kabid Pengembangan SDA dan Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Ir Zairin Zain MSi kepada Kaltim Post setelah menyampaikan materi Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kaltim, kemarin.

Menurut dia, saat ini pengelolaan sumberdaya pesisir di Kaltim sedang mengalami pergeseran pola pengelolaan yaitu pola pada masa lalu. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini lebih memprioritaskan pada pendekatan ekonomi. Sedangkan saat ini pendekatan pengelolaan pesisir dan laut lebih mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya secara partisipatif.

"Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah degradasi biofisik lingkungan pesisir laut seperti rusaknya terumbu karang, menurunnya biota ikan, baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga erosi pantai, termasuk juga pencemaran dan pendangkalan," imbuhnya.

Yang lebih penting lagi adalah tidak ada kepastian hukum, sehingga mengakibatkan adanya pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir dan laut yang dimiliki lebih dari satu kelompok. Tidak hanya itu saja, pengawasan yang lemah juga menjadi salah faktor permasalahan penanganan wilayah pesisir ini.

Sementara itu Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Surabaya (LPM Unesa) Alimufi Arif mengungkapkan, mestinya rencana strategi pengelolaan pesisir Kaltim disusun dengan pendekatan marketing places. Hal ini untuk memenangkan kawasan pesisir, khususnya berkaitan dengan turis, perdagangan, dan investor. "Pengelolaan wilayah pesisir terpadu tidak lepas dari zonasi, sedangkan di Kaltim zonasinya masih banyak yang mesti diluruskan," tukasnya.(zom)