Tenggelamnya Pantai Ujong Blang

Tanggal : 3 Oktober 2007
Sumber: http://satudunia.oneworld.net/external/?url=http%3A%2F%2Fharian-aceh.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D621

Pantai Ujong Blang yang merupakan satu-satunya lokasi wisata di Kota Lhokseumawe, kini telah amblas dijilat ombak pasang purnama. Penduduk setempat menuding pembangunan jetty (tanggul pengaman pantai kompleks kilang Arun) sebagai salah satu penyebab abrasi pantai Ujong Blang. Peneliti abrasi pantai itu juga menyatakan hal sama.

MINGGU, 6 Agustus 2006. Hari masih belum terang ketika Siti Sarah mulai membuka warungnya di pantai Ujong Blang, Lhokseumawe. Dia bergegas mengeluarkan meja-meja dan puluhan kursi. Seperti hari-hari minggu lainnya, perempuan 49 tahun itu memang selalu datang lebih awal di tempat wisata itu untuk membuka warung. Para pelancong biasanya sering datang sebelum matahari muncul. Siti Sarah tak mau kehilangan kesempatan.

Namun pada Ahad itu, perasaan Siti tak menentu. Sambil menata isi warung, ia sesekali melihat pantai. Melihat pada ombak besar yang bergulung-gulung dari perairan Selat Malaka. Pemandangan tersebut sebenarnya sudah terbiasa bagi Siti yang telah puluhan tahun membuka usaha di pantai itu. Tapi pagi itu Siti merasa ada yang berbeda. Ombak pasang kali ini dilihatnya lebih besar dan terus membesar hingga pada suatu kesempatan ujung ombak mulai menyentuh warungnya.

Belum sadar dengan apa yang terjadi, ombak telah menyeret warungnya. Tiang-tiang kayu untuk menyangga atap rumbia pondoknya dengan cepat rubuh. Pondok-pondok lain bernasib sama dengan pondok Siti. Jalan utama ke pantai ikut amblas. Beberapa rumah penduduk yang berdekatan dengan pantai ikut dijilat air laut pada hari Minggu itu. Ketika matahari mulai terang, belum ada tanda-tanda ombak pasang akan surut.

Kejadian itu tak hanya berlangsung pagi itu. Malam harinya ombak Selat Malaka kembali menghajar kawasan pantai wisata itu. Penduduk tak berani pulang ke rumah mereka dan memilih tinggal di tenda darurat milik Tim Relawan PMI Kota Lhokseumawe dan Radio Antar Penduduk Indonesia. Ada 18 kepala keluarga yang menginap di tenda. Mereka dibantu oleh Pramuka.

Tiga hari berturut-turut, ombak pasang menghajar pantai Ujong Blang. Selama itu, sudah 18 rumah penduduk dan 22 unit warung seperti yang dimiliki Siti Sarah hancur diterjang air laut.

***

SELASA 10 Juli 2007, 07.15 WIB. Rumah Siti Sarah amblas ke laut. Siti bersama anaknya, Dedi Saputra, 27, dan menantu Nurbaiti Safitri, 26, istri Dedi, tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menatap pemandangan tersebut dari jarak lima meter.

Empat jam yang lalu, mereka bertiga dibantu dua bocah tanggung, anak dari pasangan Dedi dan Nurbaiti, telah bersusah-payah mengeluarkan semua inventaris dan peralatan isi rumah. Barang-barang tersebut ditumpuk sembarangan di sebrang jalan depan rumah mereka.

Beberapa material rumah seperti daun pintu, jendela dan dinding bagian depan, juga berhasil diselamatkan. “Sebenarnya, kami ingin menyelamatkan semua material konstruksi rumah,” kata Dedi, “tapi, ombak besar itu lebih cepat dari upaya kami melepas satu per satu bahan material rumah.”

Dedi menyapu keringat dingin yang membasahi dahinya. Nurbaiti sibuk memilah-milah barang dan peralatan inventaris di tumpukan yang menggunung di bibir jalan masuk ke lokasi itu. Siti Sarah terkulai lemah. Dalam gerak lambat, kepalanya menggeleng ke kiri dan ke kanan. “Hana lee rumoh lon (hilang sudah rumah ku),” ucap Siti dengan suara lebih kepada dirinya sendiri.

Dua perempuan paruh baya mendekat. Yang satu memeluk Siti. Satunya lagi membelai punggung Siti. Kedua perempuan itu merupakan tetangga Siti. Mereka masih bernasib baik. Rumah mereka tidak roboh—meski ikut terkena jilatan ombak pasang purnama.

Puluhan dan bahkan ratusan rumah warga lainnya di bibir pantai itu sudah dikosongkan. Beberapa di antaranya, mulai dibongkar oleh pemiliknya. Terutama rumah-rumah yang sudah terapung di atas air laut. Semuanya mulai berjaga-jaga. Paling tidak bisa menyelamatkan diri bila ombak besar itu makin melambungkan daya terjangnya.

Warga sertempat khawatir dengan kejadian sepuluh hari yang lalu (30 Juni 2006). Saat itu, ombak pasang purnama juga memporak-porandakan pesisir pantai itu. Delapan rumah tetangga Siti ambruk dalam hitungan menit. Kedelapan rumah itu ialah milik Zakaria, Armiah, Tasmil (Unyil), Zulkifli, Budiman, Nek Banda, Suardi, dan Nuraida.

Hingga kini, korban abrasi itu masih mengungsi di sebuah area kebun kelapa di kawasan pantai Ujong Blang. Walikota Lhokseumawe Munir Usman yang berkunjung ke lokasi abrasi pantai 3 Juli 2007, minta para korban untuk mengungsi ke barak hunian sementara di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti. Di situ ada delapan barak kosong di antara barak yang masih ditempati para korban tsunami asal Desa Pusong Lama dan Pusong Baru, Lhokseumawe.

Namun delapan keluarga korban abrasi pantai Ujong Blang itu menolak mengungsi ke barak pengungsian di Mon Geudong. “Kami takut, kalau mengungsi ke sana nanti tidak jelas siapa yang akan membantu rumah,” kata Suardi, salah satu korban. Ia berharap Pemko Lhokseumawe membantu rumah untuk mereka yang telah kehilangan tempat tinggal.

Pejabat pada Bagian Sosial Sekretariat Kota Lhokseumawe, Syarifuddin mengatakan, pascaabrasi pemda telah menyalurkan sejumlah bantuan masa panik kepada para korban, baik yang rumahnya hancur total, rusak berat, dan rusak ringan. “Kepada para korban, telah dibantu uang tunai untuk biaya menyewa rumah atau tempat tinggal yang layak di lokasi lain,” kata Syarifuddin, pertengahan September 2007-10-01.

Adapun bantuan uang tunai tersebut, masing-masing Rp3 juta untuk warga yang rumahnya rusak total, Rp2 juta kepada warga yang rumahnya rusak berat, dan Rp1 juta untuk warga yang rumahnya rusak ringan akibat disapu ombak pasang purnama pada Sabtu 30 Juni dan Selasa 10 Juli 2007.

Warga Hagu Tengah yang menjadi korban abrasi Pantai Ujong Blang kian bertambah menyusul abrasi pantai yang terus meluas. Semua korban hanya 22 keluarga. Rinciannya, sembilan rumah rusak total, enam rusak berat, dan tujuh rusak ringan.

***

PANTAI Ujong Blang terbentang di empat desa yaitu Desa Ujong Blang, Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, dan Desa Hagu Tengah. Bagi penduduk empat desa itu, ombak pasang yang bergulung-gulung dari Selat Malaka setiap kali purnama sebenarnya bukan hal yang aneh. Namun mulai terasa menjadi masalah sejak ada tanggul pengaman komplek kilang Arun (jetty).

“Dampak dari tanggul yang dibangun oleh PT. Arun, itu terjadi gerusan atau abrasi di sekitarnya,” kata Ishaq Rizal, master (S2) ilmu lingkungan lulusan UGM yang pernah meneliti kerusakan pantai Ujong Blang, dalam perbincangan dengan penulis di Lhokseumawe, Kamis 30 Juli 2007. “Selain menyebabkan abrasi pantai, terjadi peningkatan sedimen di Muara Krueng Mamplam,” ujar Ishaq yang merupakan putra asli Lhokseumawe. Hasil penelitian Ishaq, dalam kurun waktu 10 tahun (1990 – 2.000), sepanjang 150 meter hamparan pantai Ujong Blang amblas menjadi laut.

Semasa kecil, Ishaq sering bermain ke lokasi pantai Ujong Blang. Kala itu, pantai di bibir Selat Malaka tergolong amat indah. Berbeda jauh dengan pemandangan saat ini.

“Dulu, sekira akhir tahun 1970-an, ada mangrov. Hutan pantai masih ada,” tutur Ishaq, “kegunaan dari hutan pantai ialah sebagai tanggul alam yang bisa menahan abrasi.”

Berangkat dari hasil risetnya, Ishaq Rizal berkesimpulan bahwa abrasi pantai Ujong Blang berawal dari hilangnya kawasan lindung akibat kehadiran industri dan rumah penduduk di daerah sempadan pantai itu.

“Kehadiran industri dan rumah penduduk turut memberi andil dalam kelestarian lingkungan. Sebab merusak ekosistem yang ada. Kendati sebelumnya sudah dilakukan analisis dampak lingkungan, tetapi tetap tidak menjamin keruakan tidak muncul di masa datang,” papar dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe itu.

Kondisi tersebut diperparah dengan pola arah gelombang yang terjadi di sekitar pantai—mulai dari barat laut. Arah gelombang tidak tegak lurus. “Dengan pola arah seperti itu, potensi terjadinya pengikisan pantai oleh air laut cukup tinggi,” kata Ishaq.

Penjalasan hampir sama disampaikan Faisal, ahli lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Aceh Utara. “Abrasi di Muara Krung Mamplan hingga di sepanjang garis pantai Ujong Blang berawal dari tindakan PT Arun mengalihkan dermaganya,” kata Kasi Wasdal pada dinas itu saat ditemui Jum’at 10 Agustus 2007.

Muara Krueng Mamplam dibangun oleh PT. Arun. Sebelumnya, di lokasi itu hanya ada sebuah sungai mati. “Sebelum kehadiran kilang Arun, jarak antara pemukiman penduduk dengan sungai mati itu kurang lebih 80 meter,” kata Kepala Desa Ujong Blang, Teungku Basyir, 51, “jarak sungai dengan garis pantai sekira 150 meter yang merupakan hamparan kebun kelapa.”

Kini, tidak ada lagi kebun kelapa. Pantai sudah dangkal. Di lokasi itu telah dibangun tanggul pengaman pantai sejak abrasi merambah garis pantai yang membentang di lintasan desa-desa lainnya. Selain kebun kepala yang menjadi tanggul alam untuk melindungi pantai, di lokasi itu—sebelum kehadiran kilang Arun—juga terdapat dua lapangan bola kaki. “Sejak dibangunnya jetty untuk kilang Arun, hingga kini sudah 250 meter lebih kawasan lindung pantai yang amblas menjadi laut,” kata Basyir.

Dulu, nelayan bisa menempatkan pukat darat di sepanjang garis pantai. Sekarang tidak bisa lagi karena lokasi itu sudah sangat dangkal.

Sedikitnya terdapat 15 rumah nelayan digusur oleh PT. Arun ketika membangun kilangnya di bibir sungai mati di ujung desa itu. “Saya terpaksa membangun rumah di lokasi lain dengan jarak yang berjauhan dengan komplek kilang Arun,” ujar Hasbi, 85, warga Desa Ujong Blang lainnya saat ditemui terpisah.

Sebelum kehadiran kilang Arun, lokasi pantai Ujong Blang masih rata hingga melewati batas tanggul pengaman kilang Arun. “Saat itu, kita masih bisa berjalan di garis pantai hingga ke Blang Lancang (sekira 2 kilometer arah barat kilang Arun),” ujar Hasbi, “dulu kaum ibu-ibu pengrajin tiram berjejer hingga ke Blang Lancang. Pemandangan pantai ketika itu amat indah.”

Semua itu tinggal kenangan. “Begitu kilang Arun dibangun, dampaknya amat besar. Hasil laut yang biasanya melimpah akhirnya berkurang seiring terjadi abrasi pantai setelah pihak Arun membangun tanggul pengaman komplek kilang itu,” papar Hasbi lagi.

Abrasi pantai pun terjadi. Selain membangun jetty untuk mengamankan komplek kilangnya, PT. Arun juga membangun tanggul batu pemecah ombak di garis pantai mulai dari bibir Muara Krueng Mamplam. Namun hanya sepanjang kurang lebih 500 meter, atau sebatas melindungi rumah-rumah penduduk di Dusun Krueng Mamplam, Desa Ujong Blang. Padahal, Desa Ujong Blang terdiri dari empat dusun yaitu Krueng Mamplam, Sanggamara, Mesjid, dan Dusun Tanah Lapang.

“Keempat dusun tersebut dilintasi oleh garis pantai,” kata Teungku Basyir Husaini (52), Kepala Desa Ujong Blang, saat ditemui penulis, Sabtu 4 Agustus 2007.

Ketika di lokasi pantai yang membentang Dusun Krueng Mamplam telah ada tanggul batu pemecah ombak, giliran garis pantai di Dusun Sanggamara yang terkena abrasi.

Lambat laun abrasi meluas hingga ke Desa Ulee Jalan dan Hagu Barat Laut. Nelayan menjerit. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sarana pendukung untuk mata pencaharian yaitu kapal atau boat akibat diterjang ombak pasang purnama setinggi enam meter.

Pemko dan DPRK Lhokseumawe akhirnya bangun dari “tidur panjang”. Kebetulan ada BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh–Nias yang lagi “banyak uang” untuk membangun kembali Aceh pascatsunami.

Bermodalkan alasan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang minim, Pemko Lhokseumawe yang direkomendasikan oleh DPRK setempat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Aceh dan BRR agar membangunan tanggul batu pemecah ombak di sepanjang garis pantai Ujong Blang yang terkena abrasi.

Permohonan diterima. Akhir tahun 2006, BRR merealisasikan tanggul batu pemecah ombak sepanjang 600 meter, atau membentang hingga ke garis pantai di Desa Hagu Barat Laut. Tinggi tanggul 3 meter dari permukaan laut.

Pembuatan tanggul pemecah ombak itu pun akhirnya ibarat simalakama. Kendati tujuannya bisa dikatakan bagus, tapi bisa menimbulkan masalah baru. Setelah dibangun di satu desa, giliran desa yang berdekatan menjadi sasaran ombak besar akibat tanggul yang dibangun di desa tetangganya.

Benar saja. Pada 30 Juni 2007, delapan rumah warga Desa Hagu Tengah yang berbatasan dengan Hagu Barat Laut, amblas dijilat ombak pasang purnama. Tujuh hari kemudian, giliran satu rumah warga lainnya poran-poranda. Ini terjadi disaat BRR sedang membangun tanggul pemecah ombak sepanjang 300 meter untuk melindungi garis pantai itu.

Ombak lebih cepat dari tanggul. Bisa dibayangkan, andai untuk kawasan pantai di Desa Hagu Tengah sudah dibangun tanggul, desa yang berdekatan seperti Desa Hagu Selatan bisa jadi juga akan menuntut pembangunan tanggul yang sama. Besar kemungkinan ini akan berlanjut hingga ke garis pantai di Desa Kampung Jawa dan Desa Pusong yang merupakan kawasan pusat kota Lhokseumawe.

“Jika pembangunan tanggul hanya sampai ke Desa Hagu Tengah, resiko yang akan ditimbulkan nantinya ribuan masyarakat di Desa Hagu Selatan akan menjadi korban yang sama,” kata Ketua DPRK Lhokseumawe TA. Khalid, di sela meninjau lokasi abrasi pantai Ujong Blang di Desa Hagu Tengah. Khalid minta BRR membangun tanggul pemecah ombak sampai ke garis pantai di Desa Hagu Selatan.

Di kawasan barat komplek kilang Arun, hingga kini masih ada kawasan lindung. Di lokasi itu ada pantai Rancong, juga tempat rekreasi—meski gaung keindahannya tidak sama dengan pantai Ujong Blang.

Tidak jauh dari pantai Rancong terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Semadu. Di lokasi ini, kebun kepala tumbuh subur. Tidak ada abrasi pantai. Tidak ada korban.

Begitu pula komplek kilang Arun. Lokasinya ibarat sebuah pulau kecil. Tumbuhan dan semak-belukar menutupi pagar komplek kilang. Arun menancapkan mata bornya ke perut bumi. Pelan tapi pasti, pantai Ujong Blang telah tenggelam. Amblas ke laut.(ha03)

Solusi dari Pakar Lingkungan

SOLUSI terhadap abrasi pantai Ujong Blang tidak cukup dengan hanya membangun tanggul di sepanjang garis pantai. Pembangunan tanggul harus dibarengi dengan pembangunan breack water (pemecah ombak). Ini untuk mencegah meluasnya abrasi pantai ketika ombak pasang purnama menggulung bibir Selat Malaka itu.

“Tanggul harus tetap dilanjutkan sampai selesai. Akan tetapi itu saja tidak cukup, breack water juga dibutuhkan,” kata Ishaq Rizal.

Selain tanggul dan breack water, di atas bangunan tanggul harus dikembangkan hutan pantai, yakni penanaman pohon manggrov atau bakau.

“Setelah itu dikembangkan, harus dihindari aktivitas yang tinggi di lokasi pantai, paling tidak dalam jarak 50 meter sebagai kawasan sempadan pantai,” ujarnya.

Bila di lokasi pantai masih ada aktivitas, maka di samping ancaman abrasi akan ada bahaya lain yaitu infusi air laut. “Air laut masuk ke daratan melalui pori-pori tanah, karena tanah dan pasir tidak ada yang mengikat,” papar Ishaq.

“Ke depan, harus diwaspadai dampak dari pemanasan global. Kita khawatir air laut akan tetap naik,” tambahnya. Solusi untuk itu, selain pembangunan tanggul harus ada breack water, hutan pantai, dan hindari aktivitas yang tinggi di atas pantai.

Ketua Panitia Khusus VII DPR Aceh, Syafruddin Budiman minta Pemko Lhokseumawe segera merelokasi penduduk yang bermukim di pesisir pantai Ujong Blang ke kawasan yang jauh dari bibir Selat Malaka itu. “Tanggul yang dibangun BRR tidak menjamin pemukiman penduduk setempat dari ombak pasang purnama. Sebab, tanggul yang dibangun hanya setinggi tiga meter, sementara ombak pasang purnama mencapai enam meter,” kata dia saat Pansus itu meninjau lokasi abrasi pertengahan Agustus 2007.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Safwan mengatakan, saat ini pemda tengah mencari lokasi yang tepat untuk relokasi penduduk pesisir itu. “Rencana itu memang sudah ada. Tapi, di mana lokasinya sampai saat ini sedang dicari yang tepat,” ujarnya di sela menemani kunjungan Pansus DPR Aceh itu.

Pemanasan Global

Tanggal : 2 Oktober 2007
Sumber : http://geo.ugm.ac.id/archives/28

Pemanasan global (global warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global – termasuk Indonesia – yang terjadi pada kisaran 1,5–40 Celcius pada akhir abad 21.

Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb). Sedangkan dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi : (a) gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, (b) gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara (c) gangguan terhadap permukiman penduduk, (d) pengurangan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, dsb). Dalam makalah ini, fokus diberikan pada antisipasi terhadap dua dampak pemanasan global, yakni : kenaikan muka air laut (sea level rise) dan banjir.

Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut dan Banjir terhadap Kondisi Lingkungan Bio-geofisik dan Sosial-Ekonomi Masyarakat.

Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi air laut, (d) ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir disebabkan oleh terjadinya pola hujan yang acak dan musim hujan yang pendek sementara curah hujan sangat tinggi (kejadian ekstrim). Kemungkinan lainnya adalah akibat terjadinya efek backwater dari wilayah pesisir ke darat. Frekuensi dan intensitas banjir diprediksikan terjadi 9 kali lebih besar pada dekade mendatang dimana 80% peningkatan banjir tersebut terjadi di Asia Selatan dan Tenggara (termasuk Indonesia) dengan luas genangan banjir mencapai 2 juta mil persegi. Peningkatan volume air pada kawasan pesisir akan memberikan efek akumulatif apabila kenaikan muka air laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas hujan terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan.

• Kenaikan muka air laut selain mengakibatkan perubahan arus laut pada wilayah pesisir juga mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove, yang pada saat ini saja kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Luas hutan mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan dari 5.209.543 ha (1982) menurun menjadi 3.235.700 ha (1987) dan menurun lagi hingga 2.496.185 ha (1993). Dalam kurun waktu 10 tahun (1982-1993), telah terjadi penurunan hutan mangrove ± 50% dari total luasan semula. Apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka : abrasi pantai akan kerap terjadi karena tidak adanya penahan gelombang, pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan, dan zona budidaya aquaculture pun akan terancam dengan sendirinya.
• Meluasnya intrusi air laut selain diakibatkan oleh terjadinya kenaikan muka air laut juga dipicu oleh terjadinya land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Sebagai contoh, diperkirakan pada periode antara 2050 hingga 2070, maka intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Jakarta Utara.
• Gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi diantaranya adalah : (a) gangguan terhadap jaringan jalan lintas dan kereta api di Pantura Jawa dan Timur-Selatan Sumatera ; (b) genangan terhadap permukiman penduduk pada kota-kota pesisir yang berada pada wilayah Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pesisir di Papua ; (c) hilangnya lahan-lahan budidaya seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas 3,4 juta hektar atau setara dengan US$ 11,307 juta ; gambaran ini bahkan menjadi lebih ‘buram’ apabila dikaitkan dengan keberadaan sentra-sentra produksi pangan yang hanya berkisar 4 % saja dari keseluruhan luas wilayah nasional, dan (d) penurunan produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Brantas, dan Saddang yang sangat krusial bagi kelangsungan swasembada pangan di Indonesia. Adapun daerah-daerah di Indonesia yang potensial terkena dampak kenaikan muka air laut diperlihatkan pada Gambar 1 berikut.
• Terancam berkurangnya luasan kawasan pesisir dan bahkan hilangnya pulau-pulau kecil yang dapat mencapai angka 2000 hingga 4000 pulau, tergantung dari kenaikan muka air laut yang terjadi. Dengan asumsi kemunduran garis pantai sejauh 25 meter, pada akhir abad 2100 lahan pesisir yang hilang mencapai 202.500 ha.
• Bagi Indonesia, dampak kenaikan muka air laut dan banjir lebih diperparah dengan pengurangan luas hutan tropis yang cukup signifikan, baik akibat kebakaran maupun akibat penggundulan. Data yang dihimpun dari The Georgetown – International Environmental Law Review (1999) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1997 – 1998 saja tidak kurang dari 1,7 juta hektar hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan akibat pengaruh El Nino. Bahkan WWF (2000) menyebutkan angka yang lebih besar, yakni antara 2 hingga 3,5 juta hektar pada periode yang sama. Apabila tidak diambil langkah-langkah yang tepat maka kerusakan hutan – khususnya yang berfungsi lindung – akan menyebabkan run-off yang besar pada kawasan hulu, meningkatkan resiko pendangkalan dan banjir pada wilayah hilir , serta memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang.

Antisipasi Dampak Kenaikan Muka Air Laut dan Banjir melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dengan memperhatikan dampak pemanasan global yang memiliki skala nasional dan dimensi waktu yang berjangka panjang, maka keberadaan RTRWN menjadi sangat penting. Secara garis besar RTRWN yang telah ditetapkan aspek legalitasnya melalui PP No.47/1997 sebagai penjabaran pasal 20 dari UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang memuat arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang negara yang memperlihatkan adanya pola dan struktur wilayah nasional yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional memuat : (a) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan lindung (termasuk kawasan rawan bencana seperti kawasan rawan gelombang pasang dan banjir) ; dan (b) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambangan, pariwisata, permukiman, dsb). Sementara struktur pemanfaatan ruang wilayah nasional mencakup : (a) arahan pengembangan sistem permukiman nasional dan (b) arahan pengembangan sistem prasarana wilayah nasional (seperti jaringan transportasi, kelistrikan, sumber daya air, dan air baku.

Sesuai dengan dinamika pembangunan dan lingkungan strategis yang terus berubah, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk mengkajiulang (review) materi pengaturan RTRWN (PP 47/1997) agar senantiasa dapat merespons isu-isu dan tuntutan pengembangan wilayah nasional ke depan. (mohon periksa Tabel 3 pada Lampiran). Oleh karenanya, pada saat ini Pemerintah tengah mengkajiulang RTRWN yang diselenggarakan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis ataupun paradigma baru sebagai berikut :

• globalisasi ekonomi dan implikasinya,
• otonomi daerah dan implikasinya,
• penanganan kawasan perbatasan antar negara dan sinkronisasinya,
• pengembangan kemaritiman/sumber daya kelautan,
• pengembangan kawasan tertinggal untuk pengentasan kemiskinan dan krisis ekonomi,
• daur ulang hidrologi,
• penanganan land subsidence,
• pemanfaatan jalur ALKI untuk prosperity dan security, serta
• pemanasan global dan berbagai dampaknya.

Dengan demikian, maka aspek kenaikan muka air laut dan banjir seyogyanya akan menjadi salah satu masukan yang signifikan bagi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional yang termuat didalam RTRWN khususnya bagi pengembangan kawasan pesisir mengingat : (a) besarnya konsentrasi penduduk yang menghuni kawasan pesisir khususnya pada kota-kota pantai, (b) besarnya potensi ekonomi yang dimiliki kawasan pesisir, (c) pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang belum mencerminkan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan, (d) tingginya konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, serta (e) belum terciptanya keterkaitan fungsional antara kawasan hulu dan hilir, yang cenderung merugikan kawasan pesisir.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ADB (1994), maka dampak kenaikan muka air laut dan banjir diperkirakan akan memberikan gangguan yang serius terhadap wilayah-wilayah seperti : Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pada pesisir Barat Papua

Untuk kawasan budidaya, maka perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk kota-kota pantai yang memiliki peran strategis bagi kawasan pesisir, yakni sebagai pusat pertumbuhan kawasan yang memberikan pelayanan ekonomi, sosial, dan pemerintahan bagi kawasan tersebut. Kota-kota pantai yang diperkirakan mengalami ancaman dari kenaikan muka air laut diantaranya adalah Lhokseumawe, Belawan, Bagansiapi-api, Batam, Kalianda, Jakarta, Tegal, Semarang, Surabaya, Singkawang, Ketapang, Makassar, Pare-Pare, Sinjai. (Selengkapnya mohon periksa Tabel 1 pada Lampiran).

Kawasan-kawasan fungsional yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kenaikan muka air laut dan banjir meliputi 29 kawasan andalan, 11 kawasan tertentu, dan 19 kawasan tertinggal. (selengkapnya mohon periksa Tabel 2 pada Lampiran).

Perhatian khusus perlu diberikan dalam pengembangan arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan prasarana wilayah yang penting artinya bagi pengembangan perekonomian nasional, namun memiliki kerentanan terhadap dampak kenaikan muka air laut dan banjir, seperti :

• sebagian ruas-ruas jalan Lintas Timur Sumatera (dari Lhokseumawe hingga Bandar Lampung sepanjang ± 1600 km) dan sebagian jalan Lintas Pantura Jawa (dari Jakarta hingga Surabaya sepanjang ± 900 km) serta sebagian Lintas Tengah Sulawesi (dari Pare-pare, Makassar hingga Bulukumba sepanjang ± 250 km).
• beberapa pelabuhan strategis nasional, seperti Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Mas (Semarang), Pontianak, Tanjung Perak (Surabaya), serta pelabuhan Makassar.
• Jaringan irigasi pada wilayah sentra pangan seperti Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur dan Sulawesi bagian Selatan.
• Beberapa Bandara strategis seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Semarang.

Untuk kawasan lindung pada RTRWN, maka arahan kebijakan dan kriteria pola pengelolaan kawasan rawan bencana alam, suaka alam-margasatwa, pelestarian alam, dan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, dan sungai) perlu dirumuskan untuk dapat mengantisipasi berbagai kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Selain antisipasi yang bersifat makro-strategis diatas, diperlukan pula antisipasi dampak kenaikan muka air laut dan banjir yang bersifat mikro-operasional. Pada tataran mikro, maka pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pesisir selayaknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang direkomendasikan oleh IPCC (1990) sebagai berikut :

• Relokasi ; alternatif ini dikembangkan apabila dampak ekonomi dan lingkungan akibat kenaikan muka air laut dan banjir sangat besar sehingga kawasan budidaya perlu dialihkan lebih menjauh dari garis pantai. Dalam kondisi ekstrim, bahkan, perlu dipertimbangkan untuk menghindari sama sekali kawasan-kawasan yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
• Akomodasi ; alternatif ini bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak yang mungkin terjadi seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan agriculture menjadi budidaya air payau (aquaculture) ; area-area yang tergenangi tidak terhindarkan, namun diharapkan tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi keselamatan jiwa, asset dan aktivitas sosial-ekonomi serta lingkungan sekitar.
• Proteksi ; alternatif ini memiliki dua kemungkinan, yakni yang bersifat hard structure seperti pembangunan penahan gelombang (breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir (beach nourishment). Walaupun cenderung defensif terhadap perubahan alam, alternatif ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan proses alam yang terjadi sesuai dengan prinsip “working with nature”.

Sedangkan untuk kawasan lindung, prioritas penanganan perlu diberikan untuk sempadan pantai, sempadan sungai, mangrove, terumbu karang, suaka alam margasatwa/cagar alam/habitat flora-fauna, dan kawasan-kawasan yang sensitif secara ekologis atau memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan alam atau kawasan yang bermasalah. Untuk pulau-pulau kecil maka perlindungan perlu diberikan untuk pulau-pulau yang memiliki fungsi khusus, seperti tempat transit fauna, habitat flora dan fauna langka/dilindungi, kepentingan hankam, dan sebagainya.

Agar prinsip keterpaduan pengelolaan pembangunan kawasan pesisir benar-benar dapat diwujudkan, maka pelestarian kawasan lindung pada bagian hulu – khususnya hutan tropis - perlu pula mendapatkan perhatian. Hal ini penting agar laju pemanasan global dapat dikurangi, sekaligus mengurangi peningkatan skala dampak pada kawasan pesisir yang berada di kawasan hilir.

Kebutuhan Intervensi Kebijakan Penataan Ruang dalam rangka Mengantisipasi Dampak Pemanasan Global terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam kerangka kebijakan penataan ruang, maka RTRWN merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk dampak pemanasan global terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, selain penyiapan RTRWN ditempuh pula kebijakan untuk revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci.

Intervensi kebijakan penataan ruang diatas pada dasarnya ditempuh untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut :

• Mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada kawasan pesisir, termasuk kota-kota pantai dengan segenap penghuni dan kelengkapannya (prasarana dan sarana) sehingga fungsi-fungsi kawasan dan kota sebagai sumber pangan (source of nourishment) dapat tetap berlangsung.
• Mengurangi kerentanan (vulnerability) dari kawasan pesisir dan para pemukimnya (inhabitants) dari ancaman kenaikan muka air laut, banjir, abrasi, dan ancaman alam (natural hazards) lainnya.
• Mempertahankan berlangsungnya proses ekologis esensial sebagai sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati pada wilayah pesisir agar tetap lestari yang dicapai melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dari hulu hingga ke hilir (integrated coastal zone management).
• Untuk mendukung tercapainya upaya revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang, maka diperlukan dukungan-dukungan, seperti : (a) penyiapan Pedoman dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) untuk percepatan desentralisasi bidang penataan ruang ke daerah - khususnya untuk penataan ruang dan pengelolaan sumber daya kawasan pesisir/tepi air; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pemantapan format dan mekanisme kelembagaan penataan ruang, (c) sosialisasi produk-produk penataan ruang kepada masyarakat melalui public awareness campaig, (d) penyiapan dukungan sistem informasi dan database pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memadai, serta (e) penyiapan peta-peta yang dapat digunakan sebagai alat mewujudkan keterpaduan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-kecil sekaligus menghindari terjadinya konflik lintas batas.
• Selanjutnya, untuk dapat mengelola pembangunan kawasan pesisir secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
• Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
• Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
• Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
• Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders