12 Desember 2007

Tahun 2040 : 2000 pulau tenggelam

Tanggal : 12 Desember 2007
Sumber : http://nanangsyah.blogspot.com/2007/12/tahun-2040-2000-pulau-tenggelam.html

Mungkin Anda menduga, udara yang akhir-akhir ini makin panas, bukanlah suatu masalah yang perlu kita risaukan.

"Mana mungkin sih tindakan satu-dua makhluk hidup di jagat semesta bisa mengganggu kondisi planet bumi yang mahabesar ini?" barangkali begitulah Anda berpikir.

Baru-baru ini, Inter-governmental Panel on Cimate Change (IPCC) mempublikasikan hasil pengamatan ilmuwan dari berbagai negara. Isinya sangat mengejutkan. Selama tahun 1990-2005, ternyata telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, antara 0,15 – 0,3oC. Jika peningkatan suhu itu terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 (33 tahun dari sekarang)lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh. Dan jika bumi masih terus memanas,pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga kelaparan pun akan meluas di seantero jagat. Udara akan sangat panas, jutaan orang berebut air dan makanan. Napas tersengal oleh asap dan debu. Rumah-rumah di pesisir terendam air laut. Luapan air laut makin lama makin luas, sehingga akhirnya menelan seluruh pulau. Harta benda akan lenyap, begitu pula nyawa manusia.


Di Indonesia, gejala serupa sudah terjadi. Sepanjang tahun 1980-2002, suhu minimum kota Polonia (Sumatera Utara) meningkat 0,17o C per tahun. Sementara, Denpasar mengalami peningkatan suhu maksimum hingga 0,87 o C per tahun. Tanda yang kasat mata adalah menghilangnya salju yang dulu menyelimuti satu-satunya tempat bersalju di Indonesia, yaitu Gunung Jayawijaya di Papua.

Hasil studi yang dilakukan ilmuwan di Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Institut Teknologi Bandung (2007), pun tak kalah mengerikan. Ternyata, permukaan air laut Teluk Jakarta meningkat setinggi 0,8 cm. Jika suhu bumi terus meningkat, maka diperkirakan, pada tahun 2050 daerah-daerah di Jakarta (seperti : Kosambi, Penjaringan, dan Cilincing) dan Bekasi (seperti : Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya) akan terendam semuanya.

Dengan adanya gejala ini, sebagai warga negara kepulauan, sudahseharusnya kita khawatir. Pasalnya, pemanasan global mengancam kedaulatan negara. Es yang meleleh di kutub-kutub mengalir ke laut lepas dan menyebabkan permukaan laut bumi – termasuk laut di seputar Indonesia – terus meningkat. Pulau-pulau kecil terluar kita bisa lenyap dari peta bumi, sehingga garis kedaulatan negara bisa menyusut. Dan diperkirakan dalam 30 tahun mendatang sekitar 2000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Bukan hanya itu, jutaanorang yang tinggal di pesisir pulau kecil pun akan kehilangan tempat tinggal. Begitu pula asset-asset usaha wisata pantai.

Peneliti senior dari Center for International Forestry Research(CIFOR), menjelaskan, pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (disebut juga gelombang panas /inframerah) yang dipancarkan bumi oleh gas-gas rumah kaca (efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar). Gas-gas ini secara alami terdapat di udara (atmosfer). Penipisanlapisan ozon juga memperpanas suhu bumi. Karena, makin tipis lapisan-lapisan teratas atmosfer, makin leluasa radiasi gelombang pendek matahari (termasuk ultraviolet) memasuki bumi. Pada gilirannya, radiasi gelombang pendek ini juga berubah menjadi gelombang panas, sehingga kian meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca tadi.

Karbondioksida (CO2) adalah gas terbanyak (75%)penyumbang emisi gas rumah kaca. Setiap kali kita menggunakan bahan bakar fosil (minyak, bensin, gas alam, batubara) untuk keperluan rumah tangga, mobil, pabrik, ataupun membakar hutan, otomatis kita melepaskan CO2 ke udara. Gas lain yang juga masuk peringkat atas adalah metan (CH4,18%), ozone (O3,12%), dan clorofluorocarbon (CFC,14%). Gas metan banyak dihasilkan dari proses pembusukan materi organic seperti yang banyak terjadi di peternakan sapi. Gas metan juga dihasilkan dari penggunaan BBM untuk kendaraan. Sementara itu, emisi gas CFC banyak timbul dari sistem kerja kulkas dan AC model lama. Bersama gas-gas lain, uap air ikut meningkatkan suhu rumah kaca.

Gejala sangat kentara dari pemanasan global adalah berubahnya iklim.Contohnya, hujan deras masih sering datang, meski kini kita sudahmemasuki bulan yang seharusnya sudah terhitung musim kemarau. Menurutperkiraan, dalam 30 tahun terakhir, pergantian musim kemarau ke musim hujan terus bergeser, dan kini jaraknya berselisih nyaris sebulan dari normal. Banyak orang menganggap, banjir besar bulan Februari lalu yang merendam lebih dari separuh DKI Jakarta adalah akibat dari pemanasan global saja. Padahal 35% rusaknya hutan kota dan hutan di Puncak adalah penyebab makin panasnya udara Jakarta.

Itu sebabnya, kerusakan hutan di Indonesia bukan hanya menjadi masalah warga Indonesia , melainkan juga warga dunia. DirekturEksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan, Indonesia pantas malu karena telah menjadi Negara terbesar ke-3 di dunia sebagai penyumbang gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan pembakaran lahan gambut (yang diubah menjadi permukiman atau hutan industri). Jika kita tidak bisa menyelamatkan mulai dari sekarang, 5 tahun lagi hutan di Sumatera akan habis, 10 tahun lagi hutan Kalimantan yang habis, 15 tahun lagi hutan diseluruh Indonesia tak tersisa. Di saat itu, anak-anak kita tak lagi bisa menghirup udara bersih.

Jika kita tidak secepatnya berhenti boros energi, bumi akan sepanasplanet Mars. Tak akan ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan, termasuk anak-anak kita nanti.

Cara-cara praktis dan sederhana 'mendinginkan' bumi :

  1. Matikan listrik.(jika tidak digunakan, jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. Cabut charger telp. genggam dari stop kontak. Meski listrik tak mengeluarkan emisi karbon, pembangkit listrik PLN menggunakan bahan bakar fosil penyumbang besar emisi).
  2. Ganti bohlam lampu ke jenis CFL, sesuai daya listrik.Meski harganya agak mahal, lampu ini lebih hemat listrik dan awet).
  3. Bersihkan lampu (debu bisa mengurangi tingkat penerangan hingga 5%).
  4. Jika terpaksa memakai AC....Tutup pintu dan jendela selama AC menyala. Atur suhu sejuksecukupnya, sekitar 21-24o C).
  5. Gunakan timer (untuk AC, microwave, oven, magic jar, dll).
  6. Alihkan panas limbah mesin AC untuk mengoperasikan water-heater.
  7. Tanam pohon di lingkungan sekitar Anda.
  8. Jemur pakaian di luar. Angin dan panas matahari lebih baik ketimbang memakai mesin (dryer) yang banyak mengeluarkan emisi karbon.
  9. Gunakan kendaraan umum (untuk mengurangi polusi udara).
  10. Hemat penggunaan kertas (bahan bakunya berasal dari kayu).
  11. Say no to plastic. Hampir semua sampah plastic menghasilkan gas berbahaya ketika dibakar. Atau Anda juga dapat membantu mengumpulkannya untuk didaur ulang kembali.
  12. Sebarkan berita ini kepada orang-orang di sekitar Anda, agar mereka turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi.
Dari Berbagai Sumber

11 Desember 2007

Pemda Dilarang Jual Pulau - 5 Pulau di Kepri Diduga Dijual

Tanggal : 11 Desember 2007
Sumber : http://sijorimandiri.net/jl/index.php?option=com_content&task=view&id=15200&Itemid=46

JAKARTA-Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak menjual pulau kepada pihak mana pun. Pulau merupakan milik negara dan kepemilikan teritori oleh negara tidak boleh diberikan kepada pihak asing. "Kalau kerja sama pengelolaan, silakan. Tetapi bukan pada kepemilikannya," tegas Juru Bicara Depdagri Saut di Jakarta, Senin (10/12). Penegasan itu disampaikan Saut menanggapi adanya sinyalemen penjualan dua pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui situs internet, dan lima pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Saut menyatakan Pasal 33 ayat (3) UU 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negera dan dipergunakan sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang jelas, tegas Saut, tidak ada dasar dan pasal yang menjadi peluang penjualan wilayah teritorial negara.

"Jadi yang memiliki wilayah teritori adalah negara," tukasnya. "Dalam rangka desentralisasi, kewenangan daerah adalah soal pengelolaan, bukan pemilikannya," tuturnya.

Sehubungan dengan sinyalemen penjualan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di NTB, kata Saut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto telah memerintahkan Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Polhukam serta meminta klarifikasi dari Gubernur NTB.

Pada kesempatan yang sama, Saut juga mensinyalir adanya keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam proses jual-beli lima pulau di wilayah Kepri yaitu Pulau Bawah, Pulau Cangkul, Pulau Merba, Pulau Elang dan Pulau Lidi. WNA yang berada di belakang proses jual-beli itu, kata dia, diduga telah memanfaatkan penduduk lokal dalam proses transaksinya.

"Hitam di atas putihnya memang oleh penduduk lokal yang juga orang Indonesia. Tetapi yang di belakang pihak pembeli adalah orang asing," ujar Kepala Pusat Penerangan Depdagri itu.

Kasus penjualan lima pulau itu, tambahnya, masih dalam proses pendalaman oleh tim gabungan yang terdiri dari Depdagri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ditanya tentang negara asal WNA yang berada di belakang proses transaksi jual-beli lima pulau di Kepri, Saut menolak untuk menyebutnya karena proses klarifikasinya belum tuntas. "Itu masih dalam proses," tandas Saut.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Syamsul Maarif juga mengingatkan penjualan pulau melanggar hukum. "Penjualan itu adalah melanggar hukum. Kita memang baru menerima laporannya tetapi kita akan mengambil tindakan," ujar Syamsul Maarif saat ditemui di sela-sela pertemuan UNCCC di Bali, kemarin. "Kita akan lihat aturannya ke aparat hukum sesegera mungkin setelah data dikumpulkan," katanya.

Dituturkan dia, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menegaskan pulau kecil tidak mungkin dijual. Pengelolaan oleh pihak asing pun harus seizin Menteri Kelautan dan Perikanan.

DKP, lanjut Syamsul, sudah berkomunikasi dan menyatukan visi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto soal penjualan pulau. Pulau kecil tidak dilihat sebagai sebidang tanah, namun sebagai entitas lingkungan. "Kalau dijual ada proporsinya. Misalnya 5 persen dari luas wilayah. Jadi tidak seluruh pulaunya bisa dijual," kata Syamsul.

Tindak Pejabat yang Terlibat

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso meminta Depdagri menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam kasus penjualan pulau, seperti yang terjadi di NTB. Ia meminta Depdagri untuk tidak segan-segan memecat pejabat bersangkutan jika terbukti terlibat. "Itu nggak bisa dibenarkan. Depdagri harus mencari tahu siapa yang menjual pulau itu dan apa motivasinya. Itu sudah menjual kedaulatan," kata Priyo.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, seharusnya pejabat tersebut memelihara dan mengembangkan pulau, bukan sebaliknya malah menjual pulau. "Pada rapat Komisi II nanti saya akan pertanyakan masalah ini kepada Mendagri, bagaimana pemeliharaan pulau-pulau itu. Kalau ada pejabat yang terkait, harus dipecat itu," cetus Priyo.

Jika penawaran Pulau Panjang dan Meriam Besar dimaksudkan untuk dikembangkan, Priyo dapat memahami. Sebab jika kedua pulau itu dikelola dengan profesional, akan mendatangkan keuntungan bagi negara. "Kalau lego itu untuk investasi bagi negara ya nggak apa-apa. Bagus itu. Tapi kalau dijual ke asing, itu menjual kedaulatan namanya," pungkas Priyo.

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengaku sedih mendengar Pulau Panjang dan Meriam Besar dilego melalui internet. "Ini menunjukkan pemerintah sekarang lemah, tidak becus lagi menjaga teritorial NKRI. Saya sedih mendengar kabar itu," ucap pria yang biasa disapa Mbah Tardjo itu.

Ia meminta Depdagri segera mengirimkan tim untuk mengecek kebenarannya. Jika terbukti ada upaya menjual 2 pulau tersebut, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pemda atau yang lain, Depdagri harus memberikan sanksi keras. "Kita sudah kehilangan Sipadan-Ligitan, ini malah mau dijual. Pulau ini bukan milik pemerintah atau pemda, tapi milik anak cucu. Mardiyanto (Mendagri) itu suruh kirim anak buahnya mengecek ini. Tindak tegas kalau ada yang macem-macem," cetus Mbah Tardjo.

Politisi gaek PDIP ini berharap kejadian tersebut dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk lebih serius mengurusi pulau-pulau kecil yang terbengkalai. "Jangan sampai kita bergerak kalau sudah ada begini-begitu," tutup Tardjo.

Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di NTB ditawarkan untuk dijual oleh Karangasem Property melalui situs internet www.karangasemproperty.com. Situs internet www.karangasemproperty.com tersebut sempat bisa diakses atau dibuka Senin (10/12). Namun, sekitar pukul 18.00 WIB situs tersebut mendadak error.

Dalam situs tersebut tampak foto keindahan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar dengan background gambar pohon kelapa yang sedang melambai diterpa angin di bawah langit nan biru. Pulau Panjang di Sumbawa, NTB tertulis seluas 33 hektar. Sedangkan Pulau Meriam Besar yang juga berada di Sumbawa, NTB tertulis seluas 5 hektar.

Spesifikasi kedua pulau dibeberkan dalam bahasa Inggris, seperti pantai berpasir putih nan cantik, air nan jernih bak kristal, dan pohon palem. Jika Pulau Panjang berada 90 km dari bandara di Sumbawa Besar, maka Meriam Panjang berada 80 km dari bandara serupa.

Penggunaan kedua pulau ini disebutkan tidak terlarang. Tidak ada batasan pembangunan fasilitas kecuali batas tinggi bangunan. Pembangunan landasan helikopter dimungkinkan dan diperbolehkan untuk menjamin kecepatan dan kenyamanan transportasi pulang pergi melalui Sumbawa Besar atau Bali.

Lalu berapa harga kedua pulau tersebut? Tidak ada pembukaan harga. Bagi yang berminat dipersilakan mengisi formulir yang tersedia dalam situs tersebut.

Formulir terdiri dari nama dan email yang wajib diisi. Kemudian nomor telepon, alamat, kota, negara bagian, kode pos, dan negara yang tidak harus diisi. Selanjutnya ada kotak untuk menuliskan pesan.

Karangasem Property, sang penjual kedua pulau, mengklaim sebagai spesialis real estate dan properti di Indonesia yang memiliki tenaga penjualan dan pemasaran di Eropa.

Perusahaan yang berkantor di Jl Dharmawangsa Kerta Sari, Padang Kerta Karangasem, Bali, ini mengaku berwenang menemukan properti-properti unik untuk dibawa ke pasar internasional.